Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia

Penulis: Tiza Anzari (C1f020028) Kelas R10, UAS Kebijakan Moneter dan Fiskal Islam

KabarSeputarJambi.id – Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia. Penurunan angka kemiskinan merupakan sebuah tujuan utama dari pembangunan fundamental yang menjadi indikator keefektifan program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Hal tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah program penurunan angka kemiskinan sejak 1960an dengan menggunakan strategi memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Penasbede (Pembangunan Nasional Berencana Delapan tahun). Sayangnya, program ini terhenti dikarenakan krisis politik pada tahun 1965.

Tetapi pada tahun 1970an, pemerintah kembali membuat program penurunan angka kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Kemiskinan menyisakan permasalahan terbesar dalam cakupan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat sekitar 35 juta (15.47%) orang miskin pada tahun 2008. Walaupun angka tersebut 6% lebih sedikit dibandingkan tahun 2007, angka kemiskinan pada tahun 2008 hampir sama dengan yang terjadi pada tahun 1990 dan 2005. Angka kemiskinan pada tahun 2009 telah meningkat 1.32% dibandingkan tahun 2008.

Kesenjangan distribusi pendapatan, kesejahteraan, dan kemiskinan sekali lagi menarik perhatian banyak pihak, seperti perencana pembangunan, peneliti sosial, politisi, dan warga negara secara meluas. “Basri, Faisal. (2002). Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Jakarta: Erlangga,”.

hasil simulasi menunjukkan, yang pertama, secara agregat, peningkatan pajak tidak langsung pendapatan pada rumah tangga pedesaan memiliki dampak negatif pada kinerja ekonomi makro. Kedua, peningkatan pajak tidak langsung telah menggabungkan beberapa dampak pada sektor yang bervariasi dan kelompok rumah tangga. Sektor industri manufaktur; dan perdagangan, hotel, dan restoran memiliki dampak negatif dari peningkatan pajak tidak langsung.

Umumnya, harga output pada setiap sektor menunjukkan trend yang meningkat. Sektor sekunder dan tersier mengalami harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor primer. Telah ditemukan bahwa utilitas rumah tangga antar usaha dan tenaga kerja agrikultur pedesaan telah meningkat sebagai hasil dari peningkatan pajak tidak langsung. Tapi, kelompok rumah tangga lain menunjukkan penurunan utilitas.

Dalam hal ini berdampak pada peningkatan jumlah head count index or poverty incidence, poverty depth index and poverty severity index dalam kelompok rumah tangga masing-masing. Peningkatan index tertinggi pada kelompok rumah tangga masing-masing adalah poverty severity index. Diikuti juga oleh poverty depth index dan head count index.

Ketiga, Peningkatan subsidi menghasilkan penurunan harga pada sektor tambang dan galian; manufaktur; dan listrik, gas, dan air. Dampak peningkatan subsidi pada kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan, khususnya area pedesaan.

Keempat, dampak peningkatan transfer pendapatan kepada rumah tangga pedesaan menunjukan hasil campuran pada output, harga output, dan permintaan tenaga kerja. Peningkatan pendapatan meningkatkan permintaan output. Karena permintaan input tenaga kerja adalah turunan permintaan, maka ada peningkatan permintaan tenaga kerja. Transfer pendapatan dari pemerintah kepada rumah tangga pedesaan berpengaruh positif terhadap utilitas, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga.

Tapi, telah ditemukan bahwa tingkat utilitas, pendapatan riil, dan pengeluaran rumah tangga perkotaan mengalami penurunan. Kebijakan transfer pendapatan menurunkan angka kemiskinan secara langsung khususnya di daerah pedesaan.

Hal ini dapat dilihat dengan melihat seluruh indikator kemiskinan seperti head count index, poverty depth and poverty severity yang telah meningkat, terkecuali rumah tangga perkotaan.