Ternyata Perangkat Desa Dan Ketua PPK kecamatan Netral Pada Pemilu 2024 Inilah Nama-nama Caleg yang Menduduki Kursi DPRD Batanghari Dapil 4 Asik Bermain Air, 3 Bocah Tenggelam Di Maro Sebo Ulu PPP Bakal Pecahkan Rekor Kursi DPRD Batang Hari Dalam Pileg 2024 Rawan Politik Uang di Batanghari,Lukber Kacabjari Akan Langsung Terjun

Home / Tanjab Barat

Sabtu, 14 Januari 2023 - 09:53 WIB

Proyek Pembangunan di Desa Sungai Rotan, Diduga Tidak Ada Pengawasan

TANJAB BARAT – Penggunaan Anggaran dari Dana Desa, disetiap desa, di Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, diduga tidak ada pengawasan.

Dugaan ini, tergambarkan dari masih berlansungnya pekerjaan pembangunan 2 unit Rumah TPU di pemakaman umum Desa Sungai Rotan di RT 1 dan 4 dari Dana Desa anggaran tahun 2022 silam, total anggaran 95 jutaan rupiah, pada Jum’at (13/1/2023).

Kades Sungai Rotan Nuraina saat dikonfirmasi via WA saat dikonfirmasi dinilai bungkam.

“Saya baru beberapa bulan menjabat pak, pekerjaan di pemakaman sedang berjalan, belum selesai, rasanya saya tidak ada menyalah gunakan apa pun, terima kasih,” Jawab kades via WhatsApp.

Sementara, Camat Renah Mendaluh Suhardi saat dikonfirmasi via telepon mengatakan dirinya belum mengetahui permasalahan yang ada.

“Saya belum sempat turun kedesa itu pak, nanti saya konfir dulu kadesnya,” Ungkap Camat Suhardi kepada media ini.

Jawaban santai dari Kades dan camat ini terkesan dugaan tidak adanya pengawasan dari camat, penggunaan anggaran dana desa selama ini di setiap desa di Kecamatan Renah Mendaluh.

Padahal dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020 dituangkan peran camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dibunyikan pada pasal 19 ayat 1 yang menyangkut hal ini.

Bentuk perlakuan terhadap pengawasan pengelolaan dana desa dan juga pendataan aset desa oleh camat, secara jelas dan terperinci diterangkan dalam pasal 19 ayat 2.

Mengevaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APBDes, mengepaluasi pengelolaan keuangan dana desa dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Sementara SPJ keuangan desa ini sendiri, menjadi tanda tanya, yang semestinya per 31 Desember semua kegiatan pembangunan dari keuangan dana desa dihentikan dan desa menyusun SPJ desa, sisa anggaran wajib di Silva kan. (Hartuti)

Share :

Baca Juga

Daerah

Polres Tanjab Barat dan Tujuh Polsek Jajaran Terima Penitipan Kendaraan Motor dan Mobil

Daerah

Digrebek Istri, Diduga Oknum Kadis di Tanjabbar Berselingkuh

Tanjab Barat

Vertek Perhutanan Sosial di Tanjung Jabung Barat, PW STN Jambi berharap Lolos Semua

Daerah

Ternyata Perangkat Desa Dan Ketua PPK kecamatan Netral Pada Pemilu 2024

Daerah

Pemilihan Anggota BPD Yang Baru Desa Dusun Mudo Berjalan Sukses

Daerah

Hebat! Warga Bukit Harapan Sp 4 Swadaya di Aset Pemkab Tanjabbar

Tanjab Barat

Diduga Kades Lubuk Terab Korupsi Dana Desa