Kabarseputarjambi.id – JAMBI – Proyek pembangunan gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Jambi senilai Rp11,28 miliar mulai menuai sorotan. Pasalnya, pembangunan gedung yang direncanakan memiliki tujuh lantai tersebut disebut-sebut dalam paket pekerjaan yang ditangani CV Andalas Jaya Putra hanya mencakup lantai pertama.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Dengan nilai kontrak mencapai miliaran rupiah, publik tentu ingin mengetahui secara transparan rincian pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga peruntukan anggaran proyek tersebut.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, Senin (10/11/2026), aktivitas pembangunan masih berkutat pada pekerjaan awal, yakni pemasangan tiang pancang sebagai pondasi dan penimbunan tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, aktivitas penimbunan tersebut juga diduga menyebabkan material tanah berhamburan hingga mengotori badan jalan beraspal. Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Tak hanya persoalan lingkungan proyek, besaran anggaran dan cakupan pekerjaan justru menjadi perhatian utama.
Saat dikonfirmasi awak media, pihak pengawasan pelaksanaan dari CV Andalas Jaya Putra menjelaskan bahwa pembangunan gedung Kanwil Imigrasi Jambi yang direncanakan mencapai tujuh lantai itu, dalam paket pekerjaan yang mereka tangani hanya meliputi pembangunan lantai pertama.
Adapun luas bangunan yang dikerjakan sekitar 600 meter persegi, dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp11.282.836.826.
Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 140 hari kalender, terhitung sejak 10 Agustus hingga 28 Desember 2026.
Besarnya nilai kontrak tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apa saja komponen pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran Rp11,28 miliar? Bagaimana rincian spesifikasi teknis dan perhitungan volume pekerjaannya? Apakah seluruh pekerjaan struktur dan pondasi sudah termasuk dalam paket tersebut?
Lebih jauh, bagaimana nasib pembangunan lantai kedua hingga lantai ketujuh?
Apakah pembangunan akan dilanjutkan melalui paket tender berikutnya dengan alokasi anggaran tersendiri? Berapa total kebutuhan anggaran hingga gedung tujuh lantai tersebut rampung dan siap digunakan?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Pembangunan fasilitas pemerintahan yang menggunakan uang negara harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Publik tidak cukup hanya mengetahui nilai kontrak dan nama perusahaan pelaksana. Rincian pekerjaan, dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta tahapan pembiayaan juga perlu dijelaskan secara terbuka.
Karena itu, pihak Kanwil Imigrasi Jambi, pejabat pembuat komitmen (PPK), maupun instansi terkait diharapkan segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi dan tanda tanya berkepanjangan.
Selain itu, kontraktor pelaksana diminta tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kebersihan lingkungan selama proses pembangunan berlangsung, khususnya material tanah yang berhamburan ke badan jalan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kualitas pembangunan harus dibuktikan, bukan sekadar dijanjikan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari pihak Kanwil Imigrasi Jambi maupun instansi terkait mengenai rincian anggaran dan keseluruhan skema pembangunan gedung tujuh lantai tersebut masih dinantikan. (TIKO)
