Serangan Buaya di Betara Satu Anak Meninggal Dunia, Satu Alami Luka-Luka Wadirreskrimsus Polda Jambi Perintahkan Kasat Reskrim Polres Tanjab Barat untuk menindaklanjuti terkait adanya Dugaan berita Acara Pengembalian Uang Petani KUD Tungkal Ulu Rumah Makan Samuel Panjaitan di Desa Taman Raja Diduga Jadi Markas Penimbunan Solar Ilegal Diamnya..? Ketua KUD Tungkal Ulu dan Hengky menjadi Tanda Tanya.? Uang Petani tak dikembalikan,Hengki CS di dugaTipu Penyidik Polda Jambi

Home / Batanghari / Daerah / Seputar Jambi

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:26 WIB

Anggota DPRD Batang Hari Ikut Musrembang Di Kecamatan Batin XXIV

BATANGHARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari Dapil III Muaratembesi-Batin XXIV menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Kabupaten Batanghari Tahun 2026 di Kecamatan Batin XXIV.

 

Musrenbang yang diselenggarakan pada Rabu (5/2/2025), dihadiri Bupati Kabupaten Batanghari yang diwakili Asisten III Setda Batanghari, Asri Yonalsyah.

 

 

Selain itu turut hadir Kajari Kabupaten Batanghari, Asisten II Kabupaten Batanghari, Para Kepala OPD Lingkup Kabupaten Batanghari, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Batin XXIV, Kepala Desa/Lurah Se-Kecamatan Batin XXIV, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama beserta para undangan lainnya.

 

 

Dikesempatan itu Asisten III Setda Batanghari, Asri Yonalsyah membacakan sambutan Bupati Batanghari.

 

Dikatakannya, Musrenbang Kecamatan Batin XXIV dalam rangka percepatan pembangunan dan menjaga konsistensi RPJMD dan mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tema pembangunan dimana tema pembangunan tahun 2026 yaitu “Terdepan Basis Pengembangan Pertanian di Provinsi Jambi”.

 

 

Guna mempercepat akselerasi pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD, pada tahun 2026 fokus pembangunan masih mengutamakan, penyelesaian dan keberlanjutan dari 36 Program Prioritas yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.

 

 

Namun selain 36 Program Prioritas terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus kita laksanakan diantaranya, Pengendalian Inflasi di Daerah, Penurunan Kemiskinan Ekstrem dengan target 0 persen, penurunan angka stunting menuju 8 persen.

 

Tentunya pelaksanaan Kebijakan kabijakan tersebut harus didukung dengan Program-program yang membutuhkan Anggaran yang tidak sedikit.

 

 

Oleh karena itu Tahun 2026 kita harus lebih selektif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang kita mulai dengan penentuan prioritas pembangunan per wilayah Kecamatan melalui Musrenbang pada hari ini.

BERITA TERKAIT  Pelaku Pengeroyokan Wartawan di Desa Bungku Ditangkap, Polres Batanghari Tegaskan Komitmen Berantas Kekerasan

 

Diharapkan dengan dilaksanakannya Musrenbang ini dapat menjadi sarana dan forum semua pihak terutama bagi kita sebagai pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan Daerah serta berfungsi sebagai bentuk komunikasi dalam mencapai kesepakatan Untuk itu saya menghimbau kepada kita semua yang hadir pada hari ini.

 

 

Agar dapat merumuskan, memilih dan menyepakati kegiatan pembangunan yang memang betul-betul kebutuhan masyarakat. Sebab, pelaksanaan Musrenbang ini berkaitan dengan partisipatif yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Untuk itu, agar usulan kegiatan pembangun dipilah sesuai dengan hasil Musrenbang Desa kemarin, tutupnya

Share :

Baca Juga

Daerah

Anggota DPRD Bungkam, Proyek Puskesmas Merlung Diduga Jadi Bancakan Korupsi?

Batanghari

KPU kabupaten Batang Hari Tetapkan Calon Tunggal Mhd Fadhil Arief – Bakhtiar Sebagai Paslon Bupati Terpilih

Batanghari

Wabup Batang Hari Hadiri MTQ Tingkat kecamatan Mersam Ke-53

Seputar Jambi

Jumat Curhat, Kapolsek Mersam Datangi dan Dengar Keluhan Warga

Daerah

Tindakan Tegas Ditpolairud Polda Jambi, Lakukan Penyelidikan Hingga Tetapkan Tersangka

Batanghari

Paripurna DPRD Batang Hari, Dewan Minta Alokasi Anggaran Kesbangpol Ditingkatkan

Daerah

Pembangunan Drainase,terkesan asal- Asalan,Pejabat Daerah Mulai berkoar

Batanghari

DPRD Batanghari Dorong Peningkatan Pengawasan Bantuan UMKM dan Program Operasi Pasar