Tanjabbarat.Kabar seputar Jambi.idProgram pakaian atau seragam sekolah gratis merupakan bantuan dari pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan anak dari tingkat SD, hingga SMP di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Program ini dikhususkan untuk murid baru SD dan SMP tahun ajaran 2026 / 2027 baik sekolah negri maupun swasta yang mana program ini telah diserahkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin adapun bantuan Pakaian Seragam Sekolah ini merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RPJMD 2025-2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Drs.TriYono .MH. kepala Bidang Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Jabung Barat yang di temui diruangan nya mengungkapkan penyaluran seragam sekolah geratis telah terlaksana, “Saat ini sedang dalam penyaluran untuk pakaian seragam sekolah dan yang disalurkan itu hanya pakaian seragam merah putih dan seragam Pramuka.kalau ada Pinak sekolah yang memungut biaya dalam program penyalurannya, silahkan di laporkan ke dinas pendidikan,akan di tindak lanjuti dan akan di berikan sangsi kepada yang melakukannya”terangnya.
Dari keseluruhan sekolah yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs.Triyono MH. dikonfirmasi mengatakan di tanjabbarat semua sekolah dapat bantuan seragam sekolah gratis tersebut.
“Sekolahan yang mendapat bantuan geratis pakaian seragam di Tanjung Jabung Barat diantaranya SD sekitar 214 sekolah, dan SMP 68 sekolah, untuk penyaluran dilakukan bertahap, dan bidang saya penyaluran untuk sekolah dasar (SD),”Papar Triyono.
Ditambah kan nya,”jika ada anak murid baru yang sudah membeli seragam merah putih dan seragam pramuka di sekolahnya itu pihak sekolah harus mengembalikan uang pembelian tersebut, karena pemerintah sudah menyalurkan pakaian seragam sekolah geratis untuk anak sekolah SD dan SMP, “Pungkasnya.
Pemerintah Daerah meluncurkan Program Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/siswi baru di jenjang SD,dan SMP, sederajat dengan program ini, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang menunda atau bahkan batal masuk sekolah karena terkendala biaya seragam. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa pendidikan bukan menjadi beban, melainkan hak yang dijamin dan difasilitasi, terutama bagi keluarga yang membutuhkan
