MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabarseputarjambi.id – Wacana Pemerintah Kabupaten Merangin yang dikabarkan kembali menjajaki pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk pembiayaan sejumlah proyek pembangunan pada APBD 2027 patut ditempatkan dalam ruang evaluasi yang serius, rasional, dan terbuka. Pinjaman daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan keputusan fiskal yang membawa konsekuensi lintas tahun, lintas kepemimpinan, dan berpotensi menggerus ruang kebijakan pemerintahan berikutnya.

 

Dalam perspektif ekonomi publik, utang daerah bukanlah sumber pendapatan baru. Ia merupakan pemindahan beban fiskal dari masa kini ke masa depan. Setiap rupiah yang dipinjam hari ini akan melahirkan kewajiban pembayaran pokok, bunga, dan biaya lain yang harus ditanggung melalui kapasitas anggaran di kemudian hari. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya menghitung berapa banyak pembangunan dapat dilakukan dari dana pinjaman, tetapi juga harus menghitung berapa banyak kebutuhan masyarakat yang berpotensi dikorbankan untuk membayar kewajiban tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Kami memandang Merangin seharusnya tidak terlalu cepat berbicara tentang pinjaman baru sebelum benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pinjaman sebelumnya. Pengalaman berutang melalui PT SMI semestinya menjadi bahan pembelajaran kebijakan, bukan sekadar catatan administratif yang selesai setelah proyek dibangun dan kewajiban pembayaran berjalan.

 

Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar: apakah pemerintah daerah telah mengukur secara transparan manfaat ekonomi dan sosial dari pinjaman sebelumnya, bagaimana dampaknya terhadap ruang fiskal saat ini, dan apakah rencana pinjaman baru benar-benar merupakan kebutuhan mendesak atau justru pilihan pembiayaan yang diambil karena perencanaan anggaran tidak cukup disiplin?

 

Pembangunan tidak boleh dijadikan legitimasi untuk terus memperluas kewajiban fiskal tanpa pengujian yang ketat. Infrastruktur memang penting, tetapi urgensi pembangunan tidak secara otomatis membenarkan keputusan berutang. Proyek harus diuji dari aspek manfaat, tingkat kebutuhan, efisiensi biaya, dampak ekonomi, serta kemampuan daerah mengembalikan pinjaman tanpa mengorbankan pelayanan publik.

 

Di sinilah persoalan fiskal Merangin harus dibaca secara lebih utuh.

 

Sebelumnya, muncul usulan pembentukan BUMD Merangin Baru Jaya dengan rencana penyertaan modal sebesar Rp6 miliar. Usulan tersebut juga kami nilai perlu diuji secara ketat, terutama menyangkut kelayakan bisnis, risiko investasi, kemampuan fiskal daerah, dan prioritas penggunaan anggaran. Ketika pemerintah masih mempertimbangkan komitmen modal baru untuk sebuah badan usaha, sementara pada saat bersamaan muncul wacana penjajakan pinjaman baru, publik berhak mempertanyakan arah konsolidasi fiskal Kabupaten Merangin.

BERITA TERKAIT  Sekwan DPRD Bacakan SK Hasil Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari

 

Apakah pemerintah sedang memperkuat kapasitas keuangan daerah, atau justru menambah lapisan komitmen yang semakin membebani APBD?

 

Persoalan ini menjadi semakin kontradiktif apabila disandingkan dengan berbagai belanja yang berorientasi pada fasilitas birokrasi dan kenyamanan pejabat. Pemasangan lift Kantor Bupati Merangin pada Tahun Anggaran 2026, dengan pagu paket utama mencapai Rp1,815 miliar, bahkan dalam pemberitaan disebut melibatkan dua paket dengan total anggaran sekitar Rp2,495 miliar. Di tengah tekanan fiskal, angka tersebut bukan jumlah yang kecil dan patut menjadi bahan evaluasi mengenai urgensi serta proporsionalitas belanja pemerintahan.

 

Belum lagi sorotan terhadap rencana videotron, rehabilitasi rumah dinas, kelengkapan rumah dinas, serta fasilitas-fasilitas lain yang berorientasi pada kemegahan dan kenyamanan lingkungan kekuasaan.

 

Kami tidak sedang mengatakan seluruh fasilitas pemerintahan tidak boleh dibangun, tidak boleh diperbaiki, atau tidak boleh ditingkatkan. Fasilitas kantor tentu memiliki kebutuhan operasional. Rumah dinas pun dapat memiliki kebutuhan pemeliharaan. Namun, persoalannya adalah skala, urgensi, waktu penganggaran, dan relevansinya terhadap kondisi fiskal daerah.

 

Dalam teori kebijakan publik, setiap pengeluaran memiliki biaya kesempatan atau opportunity cost. Ketika pemerintah memilih mengalokasikan anggaran untuk fasilitas yang belum mendesak, maka pemerintah secara bersamaan mengurangi ruang untuk membiayai kebutuhan lain yang mungkin lebih substansial. Di sinilah kebijakan anggaran diuji: apakah pemerintah mampu membedakan kebutuhan institusional dengan keinginan birokrasi?

 

Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak, jembatan yang aman, fasilitas kesehatan yang memadai, kepastian pelayanan, dan kebutuhan dasar lainnya, anggaran justru terserap untuk memperindah simbol kekuasaan.

 

Ironi fiskal semakin nyata ketika pemerintah mengakui adanya tekanan keuangan daerah. Dalam pembahasan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Merangin pernah menyampaikan adanya penurunan transfer pusat sekitar Rp247 miliar serta menyatakan melakukan efisiensi terhadap belanja yang dianggap tidak esensial. Jika pemerintah sendiri mengakui adanya tekanan fiskal dan kebutuhan efisiensi, maka konsistensi kebijakan belanja harus menjadi pertanyaan publik.

 

Efisiensi tidak boleh hanya menjadi slogan dalam rapat anggaran atau pidato politik. Efisiensi harus terlihat dalam keberanian menunda belanja yang tidak mendesak, memangkas fasilitas yang tidak memiliki urgensi pelayanan, mengoreksi belanja seremonial, dan menghentikan kecenderungan mengutamakan proyek yang lebih mudah terlihat dibandingkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

 

Kita tidak sedang berbicara dalam ruang abstrak. Di tengah berbagai rencana pembangunan dan agenda pembiayaan, terdapat persoalan riil yang menyangkut kehidupan masyarakat dan aparatur pelayanan publik. Sebanyak 152 PPPK paruh waktu tenaga kesehatan di Kabupaten Merangin dilaporkan belum menerima gaji selama Januari hingga Oktober 2026, meskipun mereka telah menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi prioritas pengelolaan anggaran daerah.

BERITA TERKAIT  Kejari Jambi Bongkar Proyek Pajak Rp 1,8 Miliar, 5 Tersangka Ditahan

 

Bagaimana mungkin wacana pembangunan yang dibiayai utang baru dapat dibicarakan dengan begitu serius, sementara hak penghasilan tenaga pelayanan kesehatan yang telah bekerja justru belum terselesaikan?

 

Ini bukan untuk mempertentangkan pembangunan fisik dengan tenaga kesehatan, tetapi untuk mengingatkan bahwa ukuran pembangunan tidak semestinya hanya berupa beton, jalan, gedung, videotron, lift, atau fasilitas rumah dinas. Pembangunan juga diukur dari kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban, menjaga pelayanan, dan melindungi martabat mereka yang bekerja untuk masyarakat.

 

Jika kemampuan fiskal benar-benar terbatas, maka urutan prioritas harus diperjelas. Jangan sampai pemerintah terlalu bersemangat menciptakan proyek baru, tetapi lamban menyelesaikan kewajiban yang telah ada. Jangan sampai pembangunan menjadi instrumen pencitraan politik, sementara konsekuensi pembiayaannya diwariskan kepada masyarakat dalam bentuk APBD yang semakin kaku.

 

Pemerintah Kabupaten Merangin perlu membuka secara terang proyeksi kemampuan fiskal 2027 dan tahun-tahun setelahnya, termasuk posisi kewajiban pinjaman sebelumnya, beban pembayaran tahunan, komposisi belanja wajib, kemampuan pendapatan asli daerah, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta simulasi risiko apabila pendapatan daerah tidak mencapai target.

 

DPRD Kabupaten Merangin juga tidak boleh sekadar menjadi institusi yang mengesahkan angka-angka dalam dokumen anggaran. Fungsi anggaran dan pengawasan harus dijalankan secara substantif. DPRD perlu meminta kajian kelayakan pinjaman, rincian proyek, skema bunga dan biaya, jadwal pembayaran, proyeksi kemampuan fiskal, serta analisis alternatif pembiayaan yang tidak menambah beban utang daerah.

 

DPRD juga harus berani mengevaluasi belanja yang berorientasi pada fasilitas birokrasi. Apakah pemasangan lift merupakan kebutuhan mendesak? Seberapa prioritas rencana videotron dibanding kebutuhan pelayanan dasar? Apakah rehabilitasi dan kelengkapan rumah dinas benar-benar mendesak, atau masih dapat ditunda sampai kondisi fiskal lebih stabil? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seharusnya menjadi bagian dari pembahasan anggaran, bukan dianggap sebagai kritik yang mengganggu pemerintah.

 

Persetujuan terhadap pinjaman tidak boleh lahir dari asumsi optimistis yang hanya berlaku di atas kertas. Setiap skenario harus diuji, termasuk skenario terburuk ketika pendapatan menurun, transfer pusat mengalami penyesuaian, kebutuhan belanja wajib meningkat, atau terjadi tekanan ekonomi yang menghambat kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran.

BERITA TERKAIT  Digrebek Istri, Diduga Oknum Kadis di Tanjabbar Berselingkuh

 

Kami dari Jaringan Anak Negeri Jambi menegaskan, jangan sampai Merangin terjebak dalam paradigma bahwa kemajuan daerah selalu identik dengan besarnya proyek dan banyaknya sumber pembiayaan. Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang paling agresif mengambil pinjaman, melainkan pemerintahan yang mampu menentukan prioritas secara rasional, mengelola uang publik secara disiplin, dan memastikan pembangunan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

 

Jika penjajakan pinjaman PT SMI untuk APBD 2027 memang benar sedang dilakukan, Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Apa proyek yang akan dibiayai, berapa nilai pinjaman yang dijajaki, mengapa harus menggunakan utang, bagaimana hasil evaluasi pinjaman sebelumnya, dan dari mana sumber pembayaran cicilan pada tahun-tahun mendatang?

 

Jangan biarkan masyarakat hanya disuguhi narasi pembangunan, sementara struktur kewajiban fiskal yang mengikutinya tersembunyi di balik dokumen anggaran.

 

Merangin membutuhkan pembangunan, tetapi Merangin juga membutuhkan kewarasan fiskal. Daerah ini membutuhkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pelayanan publik yang tidak tersendat. Daerah ini membutuhkan investasi, tetapi bukan investasi yang mengabaikan risiko. Dan yang paling penting, Merangin membutuhkan pemimpin yang mampu membedakan antara proyek yang terlihat monumental dengan kebijakan yang benar-benar monumental manfaatnya bagi rakyat.

 

Utang bukan dosa fiskal apabila dikelola secara prudent, produktif, transparan, dan terukur. Namun, utang menjadi persoalan ketika ia diambil tanpa evaluasi yang memadai, tanpa prioritas yang jelas, dan tanpa kalkulasi dampak terhadap generasi anggaran berikutnya.

 

Jangan sampai pinjaman baru menjadi jawaban atas persoalan yang belum pernah diselesaikan secara serius. Jangan sampai APBD Merangin menjadi ruang akumulasi komitmen, sementara kemampuan fiskal semakin terhimpit dan kebutuhan masyarakat semakin menunggu.

 

Pembangunan yang bermartabat bukan tentang seberapa banyak pemerintah mampu meminjam, seberapa megah fasilitas pejabat, atau seberapa besar proyek yang dapat dipamerkan. Pembangunan yang bermartabat adalah ketika pemerintah mampu mengelola setiap rupiah secara bertanggung jawab, memastikan belanja publik memiliki manfaat yang nyata, dan menempatkan kebutuhan rakyat di atas kenyamanan kekuasaan.

 

Jangan sampai hari ini pemerintah membangun proyek dengan uang pinjaman, membelanjakan anggaran untuk kemewahan birokrasi, tetapi esok rakyat harus membayar mahal melalui APBD yang kehilangan ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Red)

Berita Terkait

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian
Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!
Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel
Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat
Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar
Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:43 WIB

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!

Sabtu, 14 November 2026 - 21:24 WIB

Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel

Sabtu, 14 November 2026 - 16:48 WIB

Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WIB

Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN

Jumat, 13 November 2026 - 13:09 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Jumat, 13 November 2026 - 13:08 WIB

HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Berita Terbaru