Kabarseputarjambi.id – MERANGIN – Persoalan belum dibayarkannya gaji 152 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tenaga kesehatan di Kabupaten Merangin, Jambi, belum juga menemukan titik terang. Masa perjanjian kerja para pegawai tersebut segera berakhir, sementara hak penghasilan mereka belum diterima.
Berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 391/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, masa perjanjian kerja berlaku mulai 1 Desember 2025 hingga 30 November 2026. SK yang ditetapkan di Bangko pada 9 Desember 2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Merangin H.M. Syukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keputusan itu, terdapat ketentuan pemberian gaji atau upah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
Sebanyak 152 PPPK paruh waktu di lingkungan tenaga kesehatan Merangin terdiri dari bidan, perawat, operator layanan operasional Labkesda hingga seorang dokter. Besaran penghasilan mereka bervariasi, mulai Rp700 ribu, Rp750 ribu hingga Rp2 juta untuk seorang dokter.
Sekretaris Dinas Kesehatan Merangin, Dede Sulaiman, membenarkan bahwa 152 PPPK tersebut belum menerima pembayaran gaji periode Januari hingga Oktober 2026. Ia menyebut anggaran pembayaran telah disiapkan, namun realisasinya masih menunggu tindak lanjut administrasi dan petunjuk teknis dari pihak terkait, termasuk BPKAD.
Selain itu, terdapat informasi dari sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, terkait dugaan sikap Bupati Merangin terhadap pembayaran penghasilan para PPPK tersebut.
Sumber itu menyebut Bupati diduga keberatan membayarkan penghasilan karena sebelumnya para pegawai tersebut berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Sumber tersebut juga menirukan pernyataan Bupati yang disebut berkaitan dengan risiko hukum pembayaran gaji.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari Bupati Merangin dan belum dapat dipastikan sebagai pernyataan yang terverifikasi.
Dengan masa perjanjian kerja yang berakhir pada 30 November 2026, persoalan pembayaran gaji dan kelanjutan hubungan kerja 152 PPPK tenaga kesehatan tersebut kini menjadi perhatian.
Konfirmasi lebih lanjut terkait pembayaran penghasilan serta kelanjutan perjanjian kerja 152 PPPK paruh waktu masih diperlukan dari Bupati Merangin, BKPSDM, BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. (Red)






