Kabarseputarjambi.id JAMBI — Ratusan warga Kelurahan Aur Kenali bersama sejumlah elemen masyarakat sipil yang didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS), Kamis (20/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak PT SAS menghentikan aktivitas stockpile batu bara di kawasan Aur Kenali. Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum (APH) memastikan instruksi Gubernur Jambi terkait status quo kawasan benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Aksi ini merupakan bentuk akumulasi keresahan masyarakat yang menilai masih terdapat aktivitas di kawasan yang tengah menjadi polemik.
Massa mempertanyakan sikap PT SAS yang dinilai belum sepenuhnya menghentikan aktivitas di kawasan tersebut. Mereka menegaskan, status quo seharusnya menjadi pijakan bersama sampai terdapat keputusan atau penyelesaian yang jelas terhadap persoalan yang terjadi.
Warga Pertanyakan Aktivitas PT SAS
Salah seorang warga, Arpen, menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia juga menyinggung dugaan adanya pernyataan dari pihak PT SAS yang menurutnya berpotensi memperkeruh hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
Arpen menyebut terdapat tiga orang dari pihak perusahaan yang dikaitkan dengan pernyataan tersebut, yakni Iwan, Suardi, dan petugas pengamanan bernama Nurman.
Menurut Arpen, pernyataan tersebut dinilai bernada menantang masyarakat.
“Jangan sampai perusahaan justru mengadu domba masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kalau persoalannya adalah aturan dan status quo, maka yang harus dijawab adalah apakah aktivitas perusahaan sudah benar-benar dihentikan atau belum,” kata Arpen.
Masyarakat, kata dia, tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka. Karena itu, mereka meminta semua pihak mengedepankan aturan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah dijalankan secara konsisten.
BPR Soroti Aktivitas di Kawasan Status Quo
Ketua Harian BPR, Erpen Surisno, menegaskan pihaknya bersama masyarakat mempersoalkan sejumlah aktivitas yang disebut masih ditemukan di sekitar kawasan yang menjadi objek polemik.
Menurut Erpen, sebelumnya pihaknya mengklaim menemukan aktivitas di sekitar kawasan yang mengarah ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Selain itu, masyarakat menyoroti aktivitas penanaman ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar jalan hauling serta pemasangan lampu penerangan di kawasan TUKS.
Aktivitas tersebut dipertanyakan karena dilakukan ketika status quo menjadi dasar tuntutan masyarakat agar aktivitas di kawasan tersebut dihentikan.
Erpen menilai penerapan status quo tidak boleh dimaknai secara terbatas hanya dengan menghentikan aktivitas tertentu, sementara kegiatan lain yang berpotensi mengubah kondisi kawasan masih berlangsung.
“PT SAS harus menaati instruksi Gubernur Jambi terkait status quo,” tegas Erpen.
BPR juga mendesak perusahaan menghentikan seluruh aktivitas dan membongkar setiap pembangunan yang menurut mereka dilakukan setelah status quo ditetapkan.
Mereka meminta kondisi kawasan dikembalikan seperti keadaan sebelum adanya aktivitas tambahan yang dipersoalkan masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa status quo bukan izin untuk tetap beraktivitas dengan mengganti bentuk kegiatan. Tidak boleh ada pembangunan pagar, penanaman, pemasangan fasilitas maupun aktivitas lainnya yang dapat dimaknai sebagai upaya melanjutkan kegiatan di kawasan,” ujar Erpen.
Massa Ultimatum PT SAS
Dalam aksi tersebut, perwakilan masyarakat bersama WALHI dan BPR juga meminta pihak PT SAS menemui massa untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Massa mengancam akan mengambil langkah lebih tegas apabila tidak ada dialog maupun kejelasan dari pihak perusahaan, termasuk kemungkinan menutup akses menuju kantor PT SAS.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk tekanan agar aspirasi masyarakat tidak kembali berakhir sebatas pembahasan tanpa kepastian tindak lanjut.
Sementara itu, Wakil Ketua RT 12, Prapto, turut menyoroti pemberitaan media terkait persoalan PT SAS.
Ia meminta media massa memberikan ruang pemberitaan yang berimbang terhadap persoalan yang sedang disuarakan masyarakat.
“Media jangan hanya memberitakan pemerintah ketika ada kegiatan yang baik-baik saja. Persoalan PT SAS ini juga harus diberitakan, apalagi masyarakat menilai ada instruksi Gubernur yang tidak dijalankan,” ujarnya.
Menunggu Ketegasan Pemprov Jambi dan APH
Polemik aktivitas PT SAS di kawasan Aur Kenali kini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat dan perusahaan. Sorotan juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta aparat penegak hukum.
Masyarakat meminta pemerintah memastikan instruksi status quo tidak berhenti sebatas dokumen atau pernyataan, tetapi benar-benar diawasi dan diterapkan di lapangan.
Mereka khawatir lemahnya pengawasan dapat memicu kembali ketegangan antara masyarakat dan perusahaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sinar Anugerah Sukses belum memberikan keterangan resmi terkait seluruh tudingan, aktivitas yang dipersoalkan, maupun tuntutan yang disampaikan massa.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT SAS serta pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional. (TIKO)
