Tanjung Jabung Timur – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi pada Kamis (9/4/2026) di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung tanpa hasil yang diharapkan.
Dalam aksi tersebut, rombongan massa AWaSI Jambi tidak berhasil bertemu langsung dengan Bupati Tanjung Jabung Timur. Ketidakhadiran kepala daerah tersebut membuat penyampaian tuntutan secara resmi tidak dapat dilakukan, sehingga poin-poin aspirasi yang telah disiapkan tidak dibacakan di hadapan pihak eksekutif.
Rombongan aksi unjuk rasa AWaSI Jambi di sambut oleh Asisten I Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Staf Ahli, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepal Sat Pol PP, serta Camat Muara Sabak Barat.
Aksi yang diikuti sejumlah peserta ini awalnya bertujuan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan permasalahan dalam perubahan spesifikasi pengadaan kapal nelayan dari 10 GT menjadi 16 GT serta tuntutan lainnya. Massa juga berencana mendesak adanya klarifikasi terbuka dari pemerintah daerah serta mendorong transparansi dalam proses pengadaan tersebut.
Namun, situasi di lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun massa telah berkumpul tetapi dalam pertemuan tuntutan tidak tersampaikan secara resmi kepada pihak yang dituju. Koordinator aksi menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya pertemuan dengan Bupati. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan secara terbuka dan konstitusional.
Sebagai tindak lanjut, Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat. Mereka berencana mengerahkan jumlah massa yang lebih besar agar pemerintah daerah mau memberikan tanggapan serius terhadap tuntutan yang diajukan.
“Aksi ini bukan yang terakhir. Kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak sampai tuntutan kami benar-benar didengarkan,” tegas perwakilan massa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tidak terlaksananya pertemuan tersebut.
(Red).
