BATANGHARI – Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Merah Putih (DPC APDESI MP) Kabupaten Batang Hari periode 2026-2031. Kegiatan tersebut digelar di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari, Senin (3/8/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batang Hari.
Dalam sambutannya, Bupati Mhd. Fadhil Arief menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah paradigma pembangunan desa.
“Desa adalah gerbong terdepan pembangunan nasional. Dengan UU No. 6 Tahun 2014, desa bukan lagi objek, tapi subjek pembangunan,” ujar Fadhil Arief.
Fadhil mengatakan, DPC APDESI Merah Putih memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi antarkepala desa sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan desa. Selain itu, organisasi tersebut diharapkan menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Kepada pengurus yang baru dilantik, Fadhil Arief berpesan agar terus memperkuat sinergitas dan solidaritas di antara kepala desa. Ia juga meminta APDESI Merah Putih berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif.
“Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kedisiplinan yang tinggi,” pesannya.
Menurut Fadhil, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari transformasi digital, perubahan iklim hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan APDESI Merah Putih menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi Batang Hari SuPer Tangguh.
Pelantikan pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari periode 2026-2031 turut dihadiri Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Lembaga Adat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Batang Hari.
