BATANGHARI– Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, SP menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/2/2026). Agenda tersebut membahas pengawasan badan usaha milik daerah (BUMD), bank daerah, serta penanganan persoalan pertanahan dan tata ruang.
Kegiatan yang diikuti jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Jambi itu mengangkat tema pengawasan terhadap BUMD dan bank daerah sebagai badan usaha yang berkontribusi pada pendapatan daerah, serta pengawasan penanganan masalah pertanahan dan tata ruang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan dialog dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembahasan difokuskan pada dua isu utama.
Pertama, optimalisasi BUMD dan bank daerah. Komisi II mendorong agar Bank Jambi dan BUMD lainnya dikelola secara profesional dan inovatif untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah tantangan ekonomi.
Kedua, penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang. Forum tersebut membahas konflik agraria dan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang guna menciptakan kepastian hukum serta mendukung iklim investasi di daerah.
Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar menyatakan, kunjungan reses tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi.
“Kunjungan reses ini merupakan momentum penting bagi kami di daerah untuk menyampaikan aspirasi serta kendala di lapangan, khususnya terkait regulasi pertanahan dan bagaimana kita mendorong BUMD agar lebih kontributif bagi pembangunan Jambi, khususnya Batang Hari,” ujar Bakhtiar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen mendukung kebijakan nasional, terutama dalam penguatan tata kelola pertanahan yang akuntabel dan pengembangan BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, direksi Bank Jambi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, para kepala kantor pertanahan, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kinerja BUMD, memperkuat PAD, serta mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Jambi.
