Diduga Pembuatan sertifikat PTSL di Desa Rawa Medang Berbiaya, Warga Sebut Ketua RT Pungut Rp 800.000

- Redaksi

Sabtu, 8 Maret 2025 - 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TANJAB BARAT – Diduga Pemerintah Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pungut biaya pembuatan sertifikat melalui program PTSL.

Kabar pungutan tersebut menjadi trending topik di tengah masyarakat. Menurut masyarakat, pungutan tersebut tidak tanggung-tanggung, setiap peserta dikenakan biaya Rp 800.000

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setiap warga yang daftar untuk pembuatan sertifikat dikenakan biaya Rp 800.000” ungkap warga setempat yang enggan namanya di tulis. Pada Sabtu (8/3/2025)

Untuk melakukan pungutan tersebut pemdes rawa Medang menggunakan ketua RT setempat.

“Yang melakukan pungutan dana itu ketua RT pak” katanya

Salah seorang ketua RT saat disambangi dikediaman nya tidak berada ditempat.

Kepala Desa Rawa Medang saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak memberikan tanggapan.

Lebih mengejutkan lagi, Camat Batang Asam pun terkesan bungkam saat diajukan beberapa pertanyaan dari awak media.

Terkait bungkamnya Camat Batang Asam terkait isu ditengah masyarakat Rawa Medang, Aspandi menegaskan camat segera check kebenarannya karena ini merupakan kegaduhan. Jika benar ada oknum yang bermain dalam program PTSL segera dilakukan pembinaan, peneguran bahkan jika perlu di laporkan. Hal ini berdasarkan aturan :

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Pasal 19 jalan ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki hak atas tanah wajib membayar pajak bumi dan bangunan”.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keagrariaan: Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan biaya yang ditanggung oleh negara”.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan biaya yang ditanggung oleh negara”.
5. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Peraturan ini biasanya mengatur tentang tata cara pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah kabupaten/kota.

BERITA TERKAIT  Waka DPRD Batanghari Minta Dinsos dan Satpol-PP Lakukan Pembinaan Kepada SAD

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pungutan liar dalam program PTSL tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, camat memiliki dasar hukum untuk menegur pungutan liar tersebut, jangan didiamkan.

Berita Terkait

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian
MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan
Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!
Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel
Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat
Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar
Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:43 WIB

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!

Sabtu, 14 November 2026 - 21:24 WIB

Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel

Sabtu, 14 November 2026 - 16:48 WIB

Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WIB

Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN

Jumat, 13 November 2026 - 13:09 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Jumat, 13 November 2026 - 13:08 WIB

HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Berita Terbaru