JAMBI – Diduga Hutan Produksi (HP) berubah menjadi kebun kelapa sawit di wilayah Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Hutan yang seharusnya dapat perlindungan dari pemerintah secara hukum ini telah terbentang berubah menjadi kebun kelapa sawit.
Menurut kicauan warga dilokasi, kebun sawit dengan luas 90 hektare dalam hutan kawasan tersebut dimiliki oleh seorang oknum, namun tidak tersentuh hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemilik nya satu orang pak. Kebunnya ini kurang lebih 90 hektare” ungkap warga di lokasi. Pada Kamis lalu (26/12/2024)
Lebih lanjut warga ini mengatakan “pemilik lahan puluhan hektare itu telah bergabung di kelompok Tani yang terdaftar di Kementerian. Namun kebun itu dimiliki oleh dia seorang” katanya
Kendati demikian hal tersebut mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satu aktivis Jambi mengatakan. “Jika oknum tersebut mengatasnamakan kelompok tani terdaftar di Kementerian Kehutanan, tetapi kebun sawit tersebut dimiliki satu orang, maka ada indikasi pelanggaran Hukum” serunya
Sambungnya “Penggunaan dokumen palsu (Pasal 263 KUHP, penjara 6 tahun), Pelanggaran peraturan kehutanan (Undang-Undang No. 41/1999, Pasal 50, penjara 5 tahun). Dan Pelanggaran peraturan perkebunan (Undang-Undang No. 18/2004, Pasal 64, penjara 5 tahun)” jelasnya
Selain melanggar aturan tersebut, menurut Aktivis ini, perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang signifikan
“Dampak Lingkungan seperti Kehilangan biodiversitas, penghancuran habitat satwa liar dan tanaman endemik. Perubahan iklim seperti, peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dan perubahan suhu global” ujarnya
Selanjutnya katanya “Kerusakan tanah Erosi, sedimentasi dan penurunan kesuburan tanah. Pencemaran air, Limbah kimia dan pestisida mengkontaminasi sumber air. Kehilangan sumber air, pengurangan kemampuan hutan untuk menyerap air hujan” imbuhnya.
Dari dampak tersebut, juga menimbulkan kerugian terhadap Negara. Serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
“Kerugian yang ditimbulkan, tentu oknum ini tidak bayar pajak, artinya pengurangan terhadap pendapatan Negara. Dan parahnya menimbulkan dampak kesehatan seperti, pencemaran udara, sakit pernapasan dan kanker. Pencemaran air yang ditimbulkan penyakit gastrointestinal dan keracunan” tukasnya
Senada dengan itu aktivis ini akan menindaklanjuti dengan melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang menindak pelanggaran perubahan hutan menjadi kebun tanpa izin resmi tersebut
Terkait masalah ini, yang berwenang adalah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Kepolisian, dan Kejaksaan” katanya
Dalam waktu dekat ini saya bersama rekan-rekan akan membuat laporan ke KLHK atau Kementerian Kehutanan, Polda Jambi dan Kejaksaan setempat. Jika diperlukan kami akan layangkan surat ke Pengadilan Negeri dan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika ada indikasi korupsi” tutupnya
Sampai berita ini diterbitkan pemilik kebun inisial P belum dapat dihubungi. Tanggapan P akan kami muat pada pemberitaan selanjutnya
