KABARSEPUTARJAMBI.ID – Terkait dugaan adanya Penyelewengan Keuangan Desa Pematang Tembesu,Kecamatan Tungkal Ulu,Kabupaten Tanjab Barat,Tahun Anggaran 2023,2024dan 2025:warga berharap Aparatur Penegak Hukum mengcross chek dan Mengaudit Keuangan Desa terutama terkait Sub Bidang Pembangunan disinyalir adanya Mark Up Anggaran setiap Pembangunan fisik , mulai dari membengkaknya Harga Satuan Barang didalam RAB,serta adanya upaya mengurangi Mutu Kualitas banggunan seperti penggunaaan Material apabila didalam RAB membutuhkan Semen sebanyak 100 sak akan tetapi realitas dilapangan hanya digunakan sebanyak 60 sak.sehingga beberapa banggunan yang baru dikerjakan mengalami Kerusakan,serta Pendapatan Asli Desa (PAD) berupaa penarikan Retribusi dan bantuan dari beberapa pengusaha tak masuk dalam Kas Desa.
Salah satu warga Inisial H menyampaikan terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber Dari DD,ADD,BHP,Bantuan Propinsi serta PAD dikelola tak Transparan bahkan semua dikoordinir oleh Kepala Desa dan Kroninya” Tidak Transparan dalam pengelolaan Keuangan Desa membuat warga merasa curiga adanya itikad jahat dari Kepala Desa ” ucapnya.
Lanjutnya lagi hal ini dibenarkan jika adanya Dugaan Korupsi Dana Desa ,beberapa Banggunan Fisik yang sudah dikerjakan sudah mengalami kerusakan,padahal Kebutuhan yang tertera di Dalam RAB sudah berpedoman dan Standar SNI,akan tetapi Kenyataan dilapangan adanya Modus disengaja untuk mengurangi mutu banggunan demi mendapatkan Keuntungan sebesar- besarnya,'”Kepala Desa dan kroninya memonopoli Anggaran dan Pekerjaan agar mereka bisa meraup keuntungan sebesar Mungkin, sehingga kualitas banggunan diabaikan,”Ucapnya lagi.
Hal serupa juga dibenarkan oleh warga Desa Lainnya bahkan ia menambahkan bahwa Program Yang dikucurkan Pemerintah bersifat swakelola dimana Masyarakat harus aktif dan terlibat secara langsung mulai Perencanaan sampai Pelaporan, sementara Kepala Desa hanya mengeluarkan Rekomendasi Belanja yang diusulkan oleh TPK atas Persetujuan Aparatur Pemerintah Desa lainnya,”Program Swakelola yang digelontorkan oleh Pemerintah tentu memilki Aturan Teknis dan Juknis agar Program ini bisa meningkatkan Perekonomian warga Desa,bukan sebaliknya semua dikoordinir Kepala Desa,” Terangnya mantap.
Beliau juga menyampaikan Dssa Pembatang Tembesu salah satu Dssa yang dikelilingi oleh perusahaan perkebunan sawit dan Beberapa dermaga yang dimilki oleh Pihak Swasta ” Bantuan dari pihak Dermaga setiap bulannya tak pernah dimasukan dalam Kas Desa yang seharusnya dijadikan PAD,”Ungkapnya.
Sementara Camat Tungkal Ulu,Nandaliza selaku Organisasi Perangkat Daerah yang memilki wewenang Monitoring dan Evaluasi.
Begitu juga sebaliknyaM.Nur Kades Pembatang Tembesu belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan ini.hingg berita ini diterbitkan.
(Red)
