KREASI Jambi Desak Kejagung Usut Dugaan KKN di Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sarolangun Koalisi Rakyat Anti Korupsi Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan di Dinas PUPR Sarolangun Wakil Bupati Bakhtiar Hadiri Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Batang Hari Wakili Bupati Batang Hari, PJ Sekda Hadiri Peringatan Hari Santri di Ponpes Ar-Rahman II Bupati Fadhil Tutup Liga Bupati U35, Dinas Pendidikan Juara 1

Home / Daerah / Tanjab Barat

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:18 WIB

Elpiji 3kg Bebas Diperjualkan Tanpa Izin Di Kecamatan Tungkal Ulu

KABARSEPUTARJAMBI.ID – Dugaan elpiji berat 3 kg masuk bebas dari riau diperjual belikan tanpa izin di desa taman raja kecamatan Tungkal ulu kabupaten Tanjung Jabung barat .Sabtu (15/03/2025).

 

Menurut keterangan salah satu masarakat yg tidak mau disebut kan namanya langsung mempertanyakan k pengecer pengecer yang memperjual belikan gas elpiji dengan berat 3 kg didesa taman dengan harga eceran sebesar 27000 di dapat dr salah satu pengecer besar( Darmono) sebut nm mya alamat di desa Suban kecamatan Batang asam langsung antar tempat menggunakan roda 4 jenis PS kadang satu Minggu sekali kadang tidak menentu jadwal nya ujar Bapak pengecer pada salah satu warga masyarakat desa taman raja.

 

Dengan bukti bukti yang di kumpul kan nampak jelas bisnis ilegal elpiji 3 kg tersebut btl btl bebas seperti kebal hukum untuk itu awak media mencoba menghubungi Darmono melalui via telpon dan whatsap untuk di Konfirmasi namun eronis nya tidak pernah ada jawaban bahkan no whatsap di blokir sampai berita ini diterbit Kan

 

Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (“Perpres 104/2007”) diatur bahwa badan usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10]

 

Sanksi tersebut berkaitan dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Minyak dan Gas Bumi”) yang berbunyi:

BERITA TERKAIT  Diduga Kades Terjun Gajah Suap Wartawan Dalam Kegiatan PTSL

 

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Share :

Baca Juga

Batanghari

Bupati Fadhil Arief Serahkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis Bagi Ribuan Siswa di Batang Hari

Batanghari

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kembali Membangun Jalan Kabupaten Di Dua Kecamatan

Batanghari

Kabupaten Batang Hari Kembali Torehkan Prestasi Gemilang Di Panggung Nasional

Batanghari

Diikuti 20 Tim, Turnamen Futsal Edo Florist Cup Berjalan Sukses

Batanghari

Bupati MFA Serahkan 1 Unit Mobil Ambulans ke Desa Bukit Harapan

Daerah

Jaga Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 415-07/Pelayangan Bantu Petani Merawat Tanaman Terong

Daerah

Perang Lawan Narkoba, Bupati Mhd Fadhil Arief Sambut Kedatangan Kepala BNN Provinsi Jambi

Batanghari

DPRD Batang Hari Gelar Rapat Bersama Bagian Hukum dan Bagian Asset