Batanghari, kabarseputarjambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari mendorong optimalisi kinerja Dewan pengupahan Kabupaten Batanghari yang telah terbentuk.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD, Marjani saat Rapat Paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu (17 Apri/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dibacakan Marjani, urusan Pemerintahan wajib Non-Pelayanan Dasar, urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Batanghari. DPRD Kabupaten Batanghari mendorong optimalisi kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Batanghari yang telah terbentuk.
“Karena beberapa tugas dari Dewan Pengupahan ini adalah pengusulan upah minimun kabupaten (UMK) dan atau upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) dan penetapan sistem pengupahan kritikal kabupaten sesuai Peraturan pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 Tahun 2021 tentang cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Pengupahan, dan tata kerja Dewan Pengupahan,” kata Marjani.
Selain itu, DPRD Batanghari juga menyoroti atas tidak tersedianya anggaran pada kegiatan penyelesaian hubungan industrial cukup hilimatis karena konflik antara pekerja dengan perusahaan masih seringkali terjadi di Kabupaten Batanghari.
“Karena itu, DPRD Kabupaten Batanghari berharap pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustian Kabupaten Batanghari memperhatikan ketersediaan anggaran pada kegiatan tersebut,” sebut Marjani.
Yang cukup menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Batanghari yakni meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Matahari pada tahun 2023 yang mencapai 3,85% atau 5.548 orang dibandingkan tahun 2022 yang hanya 3,53% atau 4.560 orang.
“Nah, angka pengangguran terbuka ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah melalui program data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari, dengan mengoptimalisasikan pelatihan kerja yang tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah,” tutup Marjani. (Red)
