Truk Tronton ODOL Menggila di Siang Hari, Ketua DPD GTR Batanghari Kecam Dugaan “Back-Up” Oknum Aparat dan Diduga Tambang Tanpa RKAB

- Redaksi

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATANGHARI – Aktivitas angkutan batu bara di Kabupaten Batanghari kian tak terkendali dan memicu keresahan akut di tengah masyarakat. Armada truk tronton berkapasitas besar terpantau marak melintas bebas pada siang hari, mengangkut muatan yang diduga kuat melebihi kapasitas alias *Over Dimension Over Loading* (ODOL).

 

Kondisi ini memantik reaksi keras dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Tangan Rakyat (GTR) Kabupaten Batanghari, Indra Wijaya. Dengan nada mengecam, Indra menuding aktivitas tronton ODOL tersebut sebagai biang kerok utama hancurnya infrastruktur jalan nasional di wilayah Batanghari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Ini sudah keterlaluan. Jalan nasional yang dibangun menggunakan uang rakyat hancur lebur karena ego segelintir pengusaha yang memaksakan armada ODOL melintas, bahkan berani di siang hari saat aktivitas warga sedang padat. Ini jelas-jelas merugikan masyarakat luas!” tegas Indra Wijaya kepada awak media.

 

 

Carut-marut di lapangan diduga tidak berjalan mulus begitu saja tanpa adanya intervensi pihak tertentu. Informasi yang dihimpun di lapangan memunculkan dugaan miring mengenai adanya pengawalan ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian berinisial HM, yang diketahui berdinas di Polsek Tembesi.

 

Oknum tersebut disinyalir menjadi “tameng” kelancaran armada tronton ini demi meraup keuntungan pribadi.

 

Merespons dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang mencoreng institusi Polri ini, gelombang desakan dari warga Batanghari mulai memuncak. Warga mendesak Bidang Propam Polda Jambi dan Divisi Pengawasan Internal (Itwasda) Polri untuk segera turun ke lapangan melakukan investigasi mendalam.

 

Masyarakat meminta agar tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti ada oknum anggota yang terlibat membentengi (back-up) aktivitas ilegal tersebut, sanksi tegas sesuai Kode Etik Profesi Polri harus segera dijatuhkan demi mengembalikan kepercayaan publik.

BERITA TERKAIT  Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

 

 

Persoalan ini ternyata menyimpan gunung es yang jauh lebih besar. Masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran jam operasional dan keterlibatan oknum aparat saja.

 

Kini, muncul spekulasi serius di internal asosiasi pengusaha dan pengamat komoditas. Pihak perusahaan tambang atau transportir yang memuat batu bara ke dalam tronton-tronton raksasa tersebut disinyalir kuat tidak mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Jika spekulasi dan dugaan ini benar adanya, maka seluruh aktivitas pengerukan hingga pengangkutan tersebut otomatis masuk dalam kategori rantai pasok (supply chain) batu bara ilegal. Dampaknya tidak hanya merusak fasilitas umum di daerah, tetapi juga merampok potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya masuk ke kas negara.

 

 

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Batanghari dan para aktivitas lingkungan masih menunggu tindakan nyata dari Pemprov Jambi, Polda Jambi, serta Kementerian ESDM untuk menghentikan total pengoperasian tronton siang hari tersebut dan mengusut tuntas legalitas hulu tambangnya.

Berita Terkait

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian
MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan
Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!
Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel
Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat
Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar
Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:43 WIB

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!

Sabtu, 14 November 2026 - 21:24 WIB

Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel

Sabtu, 14 November 2026 - 16:48 WIB

Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WIB

Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN

Jumat, 13 November 2026 - 13:09 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Jumat, 13 November 2026 - 13:08 WIB

HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Berita Terbaru