TANJAB BARAT – Dugaan pembengkakan harga atau mark up pada proyek rehabilitasi jembatan gantung Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menghabiskan anggaran Dana Desa (DD) hampir mencapai Rp78 juta, kini semakin memicu tanda tanya besar. Pasalnya, penilaian yang disampaikan Camat Renah Mandaluh, Bambang Hermanto, dinilai sangat bertentangan dengan fakta nyata yang ada di lapangan.
Saat dikonfirmasi awak media terkait kesesuaian nilai anggaran dengan hasil pekerjaan yang terlihat sangat minim—hanya penggantian 2 plat lantai dan beberapa sling baja—Camat justru menilai anggaran tersebut sudah wajar dan sesuai. Padahal, setelah diminta meninjau lokasi oleh Kepala Dinas PMD M. Nasir, pihak desa hanya terlihat menambahkan pekerjaan berupa pengecatan saja sebagai bentuk perbaikan tambahan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Bambang Hermanto menyampaikan pendapatnya secara terbuka.
“Kalau masalah anggaran, kalau pekerjaan sudah selesai semua, finik begitu ya sudah sesuai lah. Kalau belum selesai baru tidak sesuai,” ujar Camat saat dihubungi.
Pernyataan ini dianggap sangat janggal dan jauh dari kenyataan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa jembatan tersebut memang sudah rampung dikerjakan, namun pekerjaannya sangat ringan dan sederhana, yang secara hitungan kasar nilainya tidak mungkin menyentuh angka puluhan juta rupiah, apalagi mendekati Rp78 juta.
Kades Nyalim Langsung Blokir Nomor WA Media
Sementara itu, setelah mendapatkan pembelaan dari Camat Bambang Hermanto, sikap Kepala Desa Rantau Benar, Nyalim, justru semakin tertutup. Ia diketahui langsung memblokir nomor WhatsApp awak media, sehingga tidak bisa lagi dimintai keterangan lebih lanjut.
Padahal, sebelumnya Nyalim sempat mengakui kepada salah satu jurnalis dari Merlung bahwa ia sengaja mengurangi jumlah material yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengurangan tersebut secara terang-terangan dialihkan untuk keperluan biaya lain yang tidak ada dalam perencanaan awal.
Kadis PMD Berjanji Panggil Kades, Terkendala Kesibukan
Merespons berbagai kejanggalan dan fakta yang terus terungkap, Kepala Dinas PMD Tanjab Barat, M. Nasir, berjanji akan memanggil Kepala Desa Nyalim untuk meminta pertanggungjawaban secara resmi. Namun, pertemuan tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena jadwal yang padat.
“Kami jadwalkan ya, karena saat ini sedang padat kegiatan. Minggu depan ada rapat paripurna dan pansus di DPRD,” ujar Nasir saat dikonfirmasi.
Masyarakat berharap pemanggilan yang dijanjikan ini benar-benar serius dan tidak sekadar formalitas belaka, mengingat bukti-bukti penyimpangan dan pengakuan yang sudah sangat nyata. Redaksi akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan yang transparan dan akuntabel.
