Target Pemutihan Belum Maksimal, Wagub Jambi Minta Sosialisasi Keringanan PKB Digencarkan Ketua DPRD Sungai Penuh Ajak Warga Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 Kadis Disnaker Tanjab Barat :, minta Persoalan Syakira Mart jangan hanya sebatas Pembinaan,, tapi sanksi tegas,jika terus melakukan pelanggaran Bukan Kaleng-Kaleng! J&T Funrun Jambi 2026 Diserbu 1.500 Peserta, Aldi Taher Jadi Magnet Disnaker Tanjab Barat, tak bernyali menindak Syakira Mart, Ada apa ????

Home / Daerah / Tanjab Barat

Senin, 18 Agustus 2025 - 21:13 WIB

Dugaan Adanya Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa,Warga Desa Muntialo Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas 

JAMBI – Terkait adanya Dugaan Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Muntialo,Kecamatan Betara,Kabupaten Tanjab Barat,Warga minta Aparat Penegak Hukum lakukan Tindakan terutama terkait Pengelolaan Keuangan Desa serta Adanya Mark Up Anggaran Sub Bidang Pembangunan, warga menduga M.Nasir selaku Kepala Desa memanipulasi Rancangan Anggaran Belanja ( RAB ) terutama dalam hal penggunaan Material yang tak sinkron , dimana Jika didalam RAB membutuhkan Semen sebanyak 150 sak, akan tetapi digunakan sebanyak 100 sak hal ini terbukti beberapa banggunan pisik sudah mengalami kerusakan,padahal jika mengacu pada RAB tentu Mutu,Kualitas,Kuantitas akan kokoh, ditambah lagi Harga Satuan Barang yang tercantum dalam RAB terlalu Tinggi sehingga menguntungkan Pribadi Kades.

 

Salah satu warga yang berinisial M menyampaikan Dalam hal pengelolaan Keuangan Desa,Kades tak Transparan serta menyampingkan keterlibatan warga, padahal jika mengacu pada Program. swakelola tentu ini suatu kesalahan, dan disinyalir Kades mempunyai itikad Jahat dalam mengelola Keuangan Desa,” Warga hanya dijadikan sebagai Tameng dalam Program Swakelola ini apalagi terkait masalah Keuangan,sama sekali tak dilibatkan ?*Ungkapnya.

 

Lanjutnya lagi , M.Nasir selaku Kades sangat diktator jika warga yang mengkritik dan Memberikan saran dianggap orang yang menghambat Pembangunan Desa,hala ini dilakukannya aga tak ada pengawasan dari warga sehingga warga apatis terhadap terhadap pembangunan yang ada ,” warga tak terlibat lantaran tak dilibatkan jika warga member masukan dianggap menghambat Pembangunan Desa, padahal ini semua Modus ” Ucapnya yakin.

 

Seperti Pengerasan Jalan di RT 06 yang mengunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan warga lantaran Anggaran yang begitu besar akan tetapi hasilnya tak maksimal ,” Warga menyakini ada Mark Up dalam pengerasan jalan di R 06″ Terangnya.

BERITA TERKAIT  Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Bram Itam Berujung Pengeroyokan, Tiga Pelaku Diamankan Polisi

 

Terpisah Kades Muntialo,M.Nasir saat dihubungi Lewat Via What’s App menyampaikan jika pengerasan jalan d RT 06 sudah sesuai Spek namun saat ditanya berapa Volume dan Anggaran,beliau menyatakan lupa dan terkesan meutupi hal tersebut,” asudah sesuai Spek kerja, Masalah Anggaran dan Volume saya lupa, ” Katanya menutup Percakapan.

 

Warga Desa Muntialo,Meminta Aparat penegak Hukum Mengaudit Keuangan Desa Muntialo selama dijabat M.Nasir terutama yang berkaitan adanya Manipulasi Anggaran Pada RAB setiap pembangunan,” Warga minta APH bertindak dan melakukan Audit Keuangan karena sejauh ini dianggap telah merugikan keuangan Desa”,Tutupnya.

(Yogi kardila)

Share :

Baca Juga

Batanghari

Bupati Fadhil Arief Ikuti Rembuk “REBOAN” Bersama Kemendagri, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Batanghari

DPRD dan Pemkab Batang Hari Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Daerah

Perumdam Tirta Mayang Perkuat Manajemen, Arianto Tekankan Pelayanan Prima untuk Warga Kota Jambi

Batanghari

Hadiri Sedekah Bubur di Pasar Terusan, Bupati Fadhil Arief: Selesai Tanam Adalah Awal Perjuangan

Daerah

Polsek Merlung Pantau Debit Air,Jalan Lintas Terendam Hingga 100cm,Akibat Curah Hujan Tinggi

Daerah

DPW APRI Jambi Resmi Dilantik, 127 Titik Emas Akan Diperjuangkan Untuk Masyarakat Jambi

Daerah

Jaga Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 415-07/Pelayangan Bantu Petani Merawat Tanaman Terong

Batanghari

DPRD Batang Hari Bahas Tanggapan Ranperda Inisiatif-Revisi Perangkat Daerah Bersama Pemkab