TANJAB BARAT – Proyek rehabilitasi jembatan gantung di Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dibiayai sepenuhnya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 senilai Rp77.955.000, kini diwarnai dugaan kuat adanya pembengkakan harga atau mark up yang sangat tidak wajar. Nilai anggaran di atas kertas terlihat sangat besar, namun kondisi fisik pekerjaan di lapangan nyatanya sangat minim dan jauh dari nilai yang tercantum.
Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi pekerjaan yang berada di RT 004 Dusun 002, hasil pengerjaan yang terlihat nyata sangat sederhana dan terbatas. Berdasarkan hitungan kasar mengacu pada harga pasar material beserta biaya upah tenaga kerja, nilai fisik yang dikerjakan diperkirakan paling tinggi hanya mencapai kisaran Rp10 juta saja.
Salah satu warga setempat yang memantau langsung pelaksanaan proyek tersebut mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai komponen pekerjaan yang dilakukan sangat sedikit, padahal nilai anggarannya hampir mendekati Rp78 juta rupiah.
“Lihat sendiri kondisinya, yang dikerjakan itu cuma penggantian plat besi lantai satu bagian saja, dan penggantian beberapa sling penyangga. Struktur utama tiang, kerangka, maupun bagian lainnya sama sekali tidak ada perubahan atau perbaikan. Kalau dihitung beli bahan plat besi itu, beli sling baja, sama bayar tukang, paling habisnya cuma sekitar Rp10 jutaan,” ungkap warga, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, selisih yang sangat jauh antara nilai anggaran dan nilai fisik yang ada di lapangan sangat mencurigakan.
“Sisanya kemana? Jelas ada permainan harga di sini. Nilai dibesarkan di atas kertas, tapi yang keluar nyata di lapangan sedikit sekali. Ini sangat merugikan keuangan desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Dalam rincian anggaran yang tertera pada papan pengumuman proyek tertulis kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana jenis Rehabilitasi Jembatan Gantung, dengan sumber dana bersumber dari Dana Desa (DD) TA. 2026, dan pelaksanaannya ditugaskan kepada PKPKD serta TPK Desa.
Namun, kondisi fisik yang ada di lapangan memperlihatkan fakta yang kontras. Tidak ada pembangunan ulang, tidak ada penggantian struktur utama, maupun peningkatan kapasitas jembatan. Pekerjaan hanya sebatas perbaikan sangat terbatas, yaitu pemasangan satu bagian plat besi lantai dan penggantian beberapa sling, yang nilainya menurut ukuran konstruksi jembatan gantung di wilayah pedesaan, sama sekali tidak wajar jika mencapai puluhan juta rupiah.
Warga pun mempertanyakan proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), perencanaan, hingga pengawasan yang dilakukan aparat desa. Pasalnya, selisih nilai yang mencapai hampir Rp67 juta itu dianggap sangat mencolok dan berpotensi besar adanya penyimpangan penggunaan keuangan desa.
“Kami harap Inspektorat, BPK, maupun pihak berwenang mau turun langsung cek ke lokasi. Bandingkan RAB sama kenyataan fisik yang ada di sini. Dana desa itu uang rakyat, hasil kerja keras negara, jangan dimainkan nilainya untuk kepentingan pribadi sekelompok orang,” tambah warga lainnya.
Kades Sulit Dihubungi dan Tidak Ditemui
Sampai berita ini diturunkan, upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Desa Rantau Benar menemui jalan buntu. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari menghubungi melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon berkali-kali, namun tidak ada jawaban atau respons apa pun.
Bahkan, tim redaksi juga sudah mendatangi langsung Kantor Desa Rantau Benar serta kediaman pribadi Kepala Desa untuk meminta penjelasan resmi terkait proyek ini. Namun, kedatangan awak media tersebut tidak berhasil bertemu dengan pihak Kepala Desa guna mendapatkan klarifikasi mengenai dugaan ketidaksesuaian anggaran dan pekerjaan di lapangan ini.
Masyarakat berharap adanya audit menyeluruh dan transparansi penuh agar dugaan penyimpangan ini terungkap dan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan secara bersih, benar, dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan tanggapan bagi pihak desa maupun pelaksana proyek.
