JAMBI – Dugaan adanya penyelewengan Keuangan Desa Purwodadi,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Tanjab Barat ,warga berharap Aparat Penegak Hukum mengambil Tindakan cross chek dan Mengaudit Keuangan Desa selama dijabat Oleh PJ Kades Hartono, warga menilai dalam pengelolaan Keuangan Desa tak Transparan,adanya indikasi Mark Up sub bidang pembangunan dengan mengabaikan Mutu dan Kualitas banggunan sehingga beberapa Pekerjaan sudah mengalami kerusakan lantaran adanya Manipulasi Barang yang dibutuhkan di dalam RAB tak sesuai dengan realitas yang digunakan ,Misalkan didalam RAB butuh semen sebanyak 150 sak paling yang digunakan 80 sak. Harga Satuan Barang tidak mengacu Harga Toko setempat, dan Kades memonopoli semua Anggaran termasuk pembelian barang Material banggunan.
Salah satu warga inisial M menyampaikan Pengelolaan keuangan Desa Purwodadi memang terkesan Transparan namun realitasnya sangat berbeda,seperti info Grafiks APBDes hanya menghitung secara Global tak terperinci Alokasi penggunaan Anggaran tersebut,” Lihat sendiri info Grafik Transparansi APBDes 2024 penyelenggaraan Pembangunan Desa hanya mencantumkan nilai Anggaran secara global namun Tak disertakan Jenis Kegiatan,Volume,Lokasi, sumber Dana, Dan Anggaran yang dibutuhkan, sehingga wajar saja jika warga bertanya ? Dan menduga ada Itikad jahat dalam mengelola Keuangan Desa,” Ucapnya.
Sambungnya,Pihak Desa berdalih Semua rincian tersebut tercantum disetiap lokasi Pekerjaan, tapi mengapa tidak dibeberkan di Info Grafik APBDes agar mempermudah warga dan Instansi lainnya mengetahui Progress Dssa dalam setiap Tahun ,” ini salah satu Modus,Kenapa dan Mengapa harus tertutup dalam mengelola keuangan Desa,Bukankah RAPBDes yang sudah disahkan bersama BPD layak untuk ketahui warga ,” Ucapnya Heran
Ia meminta Selaku Pemerintab Dssa sudah menjadi Kewajiban dalam Keterbukaan Informasi Publik apalagi terkait masalah Anggaran ,” Warga berhak mengetahui sejauh mana. anggaran tersebut sudah terealisasi,” Tutupnya.
Serupa juga disampaikan warga inisial M terkait pengelolaan Keuangan Desa yang dinilainya tak Transparan, lantaran saat Musyawarah Desa tak pernah Membahas Masalah Pendapatan Desa pertahun dan Sumber Pendapatan tersebut dan akan dialokasikan untuk apa saja,” saya Heran dengan PJ Kades tak pernah membahas masalah Anggaran dan peruntukannya,” Ujarnya,sambil ketawa.
Dijelaskannya, Apalagi terkait masalah Pembangunan seharusnya warga dilibatkan mulai dari Perencanaan,Pelaksanaan,pengawasan serta Pelaporan namun sejauh ini warga hanya dilibatkan sebtagai pekerja Harian ,” warga tak terlibat lantaran tak dilibatkan ,semua dikendalikan Kades , ‘ tutupnya.
Sementara PJ Kades Purwodadi,Hartono belum bisa dikompirmasi terkait masalah ini,
