Kadis LH Batanghari Harus Belajar Lagi Jika Ingin Jatuhkan Sanksi, Wajib Pelajari Pasal 82 c Ayat 1 UU Cipta Kerja

- Redaksi

Kamis, 17 November 2022 - 23:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATANGHARI – Begitu viralnya pemberitaan tentang sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari terhadap PKS PT. APL yang terbukti mencemari Sungai Geger Anak Aliran Sungai Batanghari di Wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Pasalnya sanksi yang diberikan Dinas LH Batanghari yang diduga kurang maksimal, hal ini membuat Darmawan dari LSM Gerak Indonesia untuk Provinsi Jambi geram.

Kepada Media ini, Darmawan mengatakan, bahwa banyak jenis-jenis sanksi administratif untuk sektor lingkungan hidup yang bisa untuk dipelajari oleh Kadis LH Batanghari dan para Kabidnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kadis dan Kabid perlu pelajari ini, berdasarkan Pasal 82 C Ayat (1) UU Cipta Kerja, terdapat 5 jenis sanksi administratif lingkungan hidup yaitu diantaranya, Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Denda administratif; Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau Pencabutan perizinan perusahaan,” Ungkap Darmawan.

Menurut Darmawan, Fungsi Sangsi Administratif Lingkungan Hidup dalam UU Ciptakerja itu, sanksi administratif yang berfungsi untuk memulihkan, Maksud dari memulihkan disini adalah untuk memperbaiki, mencegah serta meminimalisir akibat dari pelanggaran yang diperbuat. Contohnya seperti paksaan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh uang paksa.

Sanksi administratif yang berfungsi untuk menghukum, Tujuan dari sanksi ini juga untuk menghukum para pelanggar agar mereka jera terhadap perbuatan mereka dan juga untuk menambah penderitaan bagi pelanggar itu sendiri. Contohnya seperti denda administratif.

Sanksi administratif yang berfungsi untuk mencegah perbuatan yang lebih berat lagi, biasanya, sangsi ini digunakan jika pelanggar melakukan sebuah perbuatan, seperti kerusakan dan juga pencemaran lingkungan. Contoh dari sangsi ini adalah teguran tertulis.

Sanksi administratif yang berfungsi untuk regresif, maksud dari sanksi ini adalah mengembalikan ke dalam kondisi seperti sebelum terjadinya kondisi hukum yang menguntungkan. Contohnya seperti pencabutan izin.

BERITA TERKAIT  Pimpinan dan Anggota DPRD Batang Hari Lakukan Kunjungan Kerja Ke PT JDR

Mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana juga sebaiknya dielaborasi secara baik dan spesifik. Konsep dari ultimum remedium harus diterapkan untuk memastikan seberapa efektifkah sanksi yang sudah diterapkan.

Dalam penerapan sangsi administratif, diperlukannya peninjauan lebih lanjut mengenai setiap jenis-jenis sangsinya agar dapat terlaksana dengan baik. Peninjauan juga dilakukan agar instrumen hukum tersebut efektif dan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan terjaga.

Jangan sampai sanksi administratif yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR-RI ini tidak diterapkan bahkan berbeda dengan yang ada di lapangan atau bahkan hanya berpihak terhadap oknum-oknum tertentu karena sejatinya bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Jelas Darmawan.

Dikatakan Darmawan lagi, Simpulan nya, penegakan hukum dalam sektor lingkungan sebenarnya dapat dilakukan secara preventif dan juga represif.

“Instrumen hukum yang dapat digunakan dalam hal ini seperti hukum administrasi, hukum pidana dan juga hukum perdata. Dalam hal ketiga jenis instrumen hukum tersebut, sebaiknya memang dipertimbangkan kembali sesuai dengan jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, kata Darmawan.

Darmawan juga mepaparkan, menurutnya, selain sanksi administratif, juga ada tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Tindak Pidana Lingkungan hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (rechtdelicten), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus.

BERITA TERKAIT  Silaturahmi Bupati Batang Hari Bersama Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter I Provinsi Jambi. 

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH) Bagaimana caranya untuk mengetahui telah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa, Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Apakah yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (rechtdelicten), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH.

Bagaimana caranya untuk mengetahui telah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup?

BERITA TERKAIT  Wabup Batang Hari Hadiri Peresmian MPP & Penghargaan OPSI 2025 di Jakarta

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa, Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Apakah yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan Hidup?

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa:

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

“Semua sanksi yang dijalankan, jika terjadi kembali suatu unsur pencemaran meskipun dalam bentuk kasus lain, maka sangsi yang diberikan selanjutnya, kesanksi yang lebih tinggi lagi,” tutup Darmawan.

Sementara Menurut Masrian, warga Desa Peninjauan menjelaskan, Menganalisa dari sanksi yang diberikan pihak DLH Batanghari, memang terkesan setengah hati, juga terkesan kurang mengikuti seperti sanksi yang tertuang pada pasal 82 c Ayat 1 UU Cipta Kerja.

Wajar saja, pihak masyarakat peninjauan terkesan krisis kepercayaan terhadap Dinas LH Batanghari, selain kurang pengawasan terhadap corporat, juga terkesan kurang serius dalam pemberian sanksi.

Saat pembacaan sanksipun, pihak DLH terkesan kucing-kucingan terhadap pelapor, sehingga ada dugaan pelanggaran terhadap UU tentang keterbukaan informasi publik, pihak pelapor tidak diberi tau tentang sangsi yang diberikan kepada PT. APL.

“Jadi, wajar saja, PJs Kadis LH beserta Kabidnya, diminta pelajari pasal demi pasal juga undang undang tentang sangsi ini,” Ungkap Rian.

 

 

 

 

 

Berita Terkait

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan
Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN
Langsir BBM Bersubsidi Terang-terangan, Daihatsu Sigra BH 1683 BF Terpantau Isi ke Galon di SPBU 24.366.33 Luncuk  
KAPOLRESTA JAMBI PIMPIN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN DI POLRESTA JAMBI
Rp11,28 Miliar untuk Satu Lantai? Proyek Gedung Kanwil Imigrasi Jambi Jadi Sorotan, Transparansi Anggaran Dipertanyakan!
Wacana Pemakzulan Gibran di Gedung Kura-Kura Dinilai Bisa Jadi ‘Jebakan Batman’ Bagi Inisiatornya
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Karhutla di Jambi, Bupati Fadhil Sambut Kedatangan Gubernur Jambi
PIMPINAN UTAMA REDAKSI SATU KOMANDO, ACHMADI ANOM ALIAS KI ANOM HADIRI HUT KE-27 DAN RAKERNAS IPJI 2026 DI JAKARTA

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!

Sabtu, 14 November 2026 - 16:48 WIB

Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 18:19 WIB

Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WIB

Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN

Jumat, 13 November 2026 - 13:08 WIB

HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Kamis, 12 November 2026 - 21:34 WIB

Pasaribu Diduga Jadi Bos Judi Togel Tulis, Warung Desa Kampung Baru Jadi Tempat Pasang Nomor

Kamis, 12 November 2026 - 17:17 WIB

Khairul Puad Diduga Salurkan Internet WiFi dari Kabel Telkom yang Diduga Dicuri, Raup Untung Rp150 Ribu per Rumah Selama Enam Bulan

Berita Terbaru