Syakira Mart Diduga Langgar Hak Ketenagakerjaan, NIB Usaha Diduga Tidak Sesuai Skala Bisnis

- Redaksi

Kamis, 27 Agustus 2026 - 10:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJAB BARAT — Keberadaan Syakira Mart, pusat perbelanjaan masyarakat di wilayah Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kini mendapat sorotan tajam terkait dugaan pelanggaran hak-hak karyawan.

 

Karyawan yang bekerja di sana dikabarkan belum mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang layak, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Menanggapi isu yang berkembang, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berkoordinasi dengan manajemen Syakira Mart. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak perusahaan menyampaikan data terkait ketenagakerjaannya:

Data Ketenagakerjaan Syakira Mart:

 

1. Tenaga Kerja: Tetap 35 orang, Tidak Tetap 20 orang (dipanggil saat ada pekerjaan tambahan)

2. Upah: Tetap Rp3.500.000/bulan, Tidak Tetap Rp2.500.000/bulan + Beras 20 kg/bulan + Uang Lembur

3. BPJS Ketenagakerjaan: Sedang proses pendaftaran untuk program JKK, JKM, dan JHT

4. Jam Kerja: Shift Pagi 08.00–17.00 (istirahat 2 jam) — 35 orang; Shift Malam 19.00–22.00 — dibagi 2 kelompok; Libur malam Jumat

5. CSR: Beras minimal 1.000 karung 20 kg/tahun ke masyarakat; Santunan anak yatim 23–25 orang/bulan

 

Meskipun perusahaan menyatakan BPJS Ketenagakerjaan sedang dalam proses pendaftaran, status “sedang diproses” tetap menjadi sorotan.

 

Pasalnya, setiap pekerja yang sudah bekerja wajib diikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sejak hari pertama bekerja sesuai UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011. Keterlambatan pendaftaran tetap merupakan pelanggaran.

 

Sorotan yang lebih tajam muncul terkait status perizinan. NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dimiliki Syakira Mart diduga tercatat sebagai usaha Mikro dan Kecil, padahal secara operasional dan jumlah karyawan, Syakira Mart jelas merupakan pusat perbelanjaan yang melayani masyarakat luas dan mempekerjakan puluhan orang — bukan lagi usaha skala mikro maupun kecil.

BERITA TERKAIT  How to Stay Hydrated Like a Pro All Summer

 

Kabid Ketenagakerjaan Tanjung Jabung Barat, Saudi, mengakui hal tersebut namun menyatakan keterbatasan wewenang.

 

“Saya lihat tadi di NIB yang dikeluarkan. Maklum pendaftaran bisa lewat online, tapi hal ini bukan kewenangan kami,” ungkap Saudi.

 

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, apakah perusahaan sengaja mencantumkan skala usaha yang lebih kecil untuk menghindari kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan yang lebih ketat?

 

Kabid Saudi menambahkan bahwa tim mediator hubungan industrial dan pihak BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, hingga saat ini belum ada langkah penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

 

“Berdasarkan informasi yang diperoleh dan hasil keterangan di lapangan, tim mediator hubungan industrial terus berkoordinasi dengan pihak administrasi perusahaan untuk pelaksanaan hal dan kewajiban para pihak,” ujar Saudi.

 

BPJS Ketenagakerjaan wajib sejak hari pertama kerja, bukan boleh ditunda-tunda. Status “sedang proses” tetap pelanggaran jika belum terdaftar padahal karyawan sudah bekerja lama.

 

Diduga NIB yang tidak sesuai skala usaha berpotensi menyembunyikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi perusahaan skala besar.

 

Jam kerja shift malam yang berakhir pukul 22.00 perlu dipastikan pembayaran upah lemburnya sesuai aturan yang berlaku.

 

Masyarakat berharap Dinas Ketenagakerjaan tidak hanya berhenti pada “koordinasi”, tetapi benar-benar memeriksa dan menindaklanjuti setiap pelanggaran agar hak-hak pekerja terjamin. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Berita Terkait

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan
Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!
Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat
Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar
Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas
Pasaribu Diduga Jadi Bos Judi Togel Tulis, Warung Desa Kampung Baru Jadi Tempat Pasang Nomor

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!

Sabtu, 14 November 2026 - 16:48 WIB

Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 18:19 WIB

Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WIB

Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN

Jumat, 13 November 2026 - 13:08 WIB

HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Kamis, 12 November 2026 - 21:34 WIB

Pasaribu Diduga Jadi Bos Judi Togel Tulis, Warung Desa Kampung Baru Jadi Tempat Pasang Nomor

Kamis, 12 November 2026 - 17:17 WIB

Khairul Puad Diduga Salurkan Internet WiFi dari Kabel Telkom yang Diduga Dicuri, Raup Untung Rp150 Ribu per Rumah Selama Enam Bulan

Berita Terbaru