Diduga Kuat Pengolahan Batu Ilegal Milik Muhsin di Tungkal Ulu, Aparat Diduga Tutup Mata

- Redaksi

Jumat, 21 November 2025 - 09:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanjab Barat – Praktik pengolahan batu ilegal menggunakan stone crusher di Desa Pematang Tembesu, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semakin meresahkan warga. Ironisnya, aktivitas yang jelas-jelas melanggar hukum ini terkesan dibiarkan oleh aparat penegak hukum setempat.

Pantauan di lapangan menunjukkan, stone crusher beroperasi tanpa izin yang sah, menghasilkan kebisingan dan polusi debu yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar. Lebih parah lagi, lokasi pengolahan batu ini sangat dekat dengan pemukiman penduduk, meningkatkan risiko dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Kami sudah sangat resah dengan aktivitas ini. Debu dan suara bising mengganggu setiap hari. Kami khawatir akan dampak kesehatan jangka panjang,” ujar salah seorang warga Pematang Tembesu yang enggan disebutkan namanya karena takut akan intimidasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Informasi yang dihimpun, batu yang diolah di lokasi tersebut diduga kuat berasal dari kuari ilegal di wilayah Batang Asam. Batu-batu tersebut dibawa ke Pematang Tembesu untuk diolah menjadi batu split, yang kemudian dijual ke berbagai proyek pembangunan di wilayah Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.

Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak praktik ilegal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat? sehingga aktivitas pengolahan batu ilegal ini bisa terus berlangsung tanpa hambatan.

“Penuh tanda tanya’. Kalau tidak, tidak mungkin kegiatan ilegal seperti ini bisa berjalan begitu lama tanpa ada tindakan,” ungkap sumber

Praktik pengolahan batu menggunakan stone crusher tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika aktivitas pengolahan batu tersebut terbukti mencemari atau merusak lingkungan.

BERITA TERKAIT  Wabup Batang Hari Hadiri Peresmian MPP & Penghargaan OPSI 2025 di Jakarta

Perizinan yang Wajib Dimiliki

Untuk dapat melakukan pengolahan batu secara legal di dekat pemukiman, pengusaha wajib memiliki sejumlah perizinan, antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL)
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Penggunaan Air Bawah Tanah (jika menggunakan air tanah)

Jika seluruh perizinan ini tidak dipenuhi, maka kegiatan pengolahan batu tersebut dapat dikategorikan sebagai ilegal dan dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Masyarakat Pematang Tembesu mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dan menghentikan praktik pengolahan batu ilegal ini. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan pertambangan di wilayah Tanjung Jabung Barat, guna mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang.

Berita Terkait

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian
MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan
Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!
Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel
Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat
Keluarga Sebut Tuduhan M. Nuh Sebagai Bandar Narkoba di Mersam Tidak Benar
Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:43 WIB

Sudah Bekerja Hampir Setahun, Gaji Tak Kunjung Cair: 152 PPPK Kesehatan Merangin Masih Menunggu Kepastian

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

MERANGIN Jangan Menjadikan Utang Sebagai Jalan Pintas Pembangunan: Ketika Ruang Fiskal Menyempit, Prioritas Rakyat Justru Terpinggirkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

Viral di Medsos, Tuduhan Warga Simpang Kapok, Mersam Sebagai Sarang Narkoba Dipastikan HOAX!

Sabtu, 14 November 2026 - 21:24 WIB

Pemilik Warung Desa Kampung Baru Sampaikan Hak Jawab, Bantah Tempatnya Digunakan untuk Tulis Judi Togel

Sabtu, 14 November 2026 - 16:48 WIB

Bukan Sekadar Perayaan, Cek Endra Jadikan HUT ke-62 Golkar Momentum Berbagi untuk Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WIB

Aneka Net gunakan pasilitas Negara Tampa kantongi Izin dari Pihak PLN

Jumat, 13 November 2026 - 13:09 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Jumat, 13 November 2026 - 13:08 WIB

HMI Cabang Jambi Geram! Dugaan Pemukulan Kader oleh Oknum Polisi Disorot, Kapolda dan Kapolresta Didesak Bertindak Tegas

Berita Terbaru